Indonesiainside.id, Jakarta – Pengamat politik dari Formappi, Lucius Karus, menilai Pasal 170 Bab XIII Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) merupakan inti dari Omnibus Law. Sebab, pasal tersebut memberi kewenangan kepada Presiden Jokowi mengubah Undang-Undang (UU) lewat Peraturan Pemerintah (PP).
“Sama artinya dengan tak ada UU. Pemerintah adalah UU itu sendiri. Bahkan UU Ciptaker yang tebal itu juga tak penting karena Pasal 170 memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk mengubah UU Iain yang belum diakomodasi dalam Omnibus Law Ciptaker. Bayangkan, pemerintah adalah UU. Dahsyat Kan?,” kata Lucius kepada Indonesiainside.id, Selasa (18/2).
Jika melihat rumusan Pasal 170 RUU Ciptaker, kata dia, sulit mempercayai dugaan Menteri Menko Polhukam, Mahfud MD, bahwa mungkin saja terjadi kekeliruan pengetikkan. Ia menyebut rumusan Pasal 170 tersebut sejalan dengan ambisi Presiden Jokowi di bidang investasi.
“Karena itu logis jika ada keinginan untuk memberikan keleluasaan tanpa batas kepada pemerintah untuk memastikan tak ada setitik pun hambatan yang bisa menahan laju investasi,” ujar dia.
Bahkan jika UU Omnibus Law keliru mengatur sesuatu untuk menggenjot investasi, maka pemerintah memiliki kuasa untuk mengubahnya kapan saja melalui PP. Maka itu, dia menyebut Mahfud MD keliru jika ada typo pada Pasal 170 tersebut.
“Walaupun Mahfud sadar ada kekeliruan terkait hirarki peraturan jika pemerintah bisa memakai PP untuk merubah UU, bukan berarti apa yang sudah ditulis pada Pasal 170 itu sesuatu yang keliru,” ujar dia.
Lucius mengatakan, jika Pasal 170 itu lolos maka aturan apapun bahkan pasal lain di UU Ciptaker menjadi tidak penting lagi. Aturan atau UU sesungguhnya adalah Pemerintah itu sendiri. Konstruksi itu yang menjadi nafas pembuat UU Ciptaker.
“Kika lolos maka memang investasi akan berjalan cepat karena praktis semuanya bisa dinegosiasikan dengan Pemerintah saja. Tak perlu baca peraturan karena pemerintah adalah aturan itu sendiri,” ucap dia.
Dia lalu meminta masyarakat maupun aktivis untuk terus mengawal pasal tersebut agar tidak diloloskan. Ia khawatir DPR juga akan sangat mudah menerima pasal itu, sebab ide pemerintah juga akan memudahkan elit parpol mendapatkan celah untuk bermain.
“Rumusan Pasal 170 Ini memang benar-benar mengkhawatirkan. Pasal ini menunjukkan semangat pemerintah yang sewenang-wenang. Kesewenangan yang dibungkus rapi melalui jargon investasi yang selalu disebut bertujuan untuk memperbanyak lapangan kerja, walau sesungguhnya lapangan kerja itu tak pernah menjadi tempat menggembirakan bagi para pekerja,” ucap dia.
Dia meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR melakukan harmonisasi dan sinkronisasi pasal-pasal di dalam RUU tersebut. Pasal-pasal bermasalah, seperti Pasal 170, tak perlu ada dan Baleg harus menghapusnya di langkah pertama.
“Ini misi yang sangat berbahaya dan sekaligus membuat pemerintah sulit dipercaya punya niat jujur terkait misi UU Ciptaker itu,” ucap dia.
Di dalam draf rancangan UU Omnibus Law Cipta Kerja terdapat Pasal 170 ayat (1) dalam Bab XIII yang menyebut pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan yang ada pada UU tersebut dan/atau mengubah ketentuan dalam UU yang tidak diubah dalam UU tersebut.
Kemudian, pada Pasal 170 ayat (2) disebutkan, perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PP. Pada ayat (3) disebutkan, dalam rangka penetapan PP, pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).(EP)