Indonesiainside.id – Kemenkeu mewanti-wanti agar dana desa tidak disalahgunakan atau dikorupsi.
Jika ada kades yang terbukti korupsi, maka pemerintah akan menindak tegas dengan cara menyetop penyaluran dana ke desa tersebut.
“Di kami setiap ada penyalahgunaan dana desa, kami hentikan penyalurannya,” kata Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu), Jumat (3/5/2024).
Tak hanya itu, jika sebuah desa terseret kasus korupsi, maka tidak boleh mengikuti kompetisi untuk mendapatkan insentif desa.
Sebab, salah satu kriteria desa yang dapat memperoleh insentif adalah tidak adanya korupsi di desa tersebut.
“Jadi ketika ada kepala desa atau perangkat desa yang terjerat kasus, penyaluran dana desa ke daerahnya akan dihentikan. Dana desa disalurkan kembali setelah pengganti atau pelaksana tugas (plt) kepala desa ditunjuk,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Salah satu aturan baru adalah masa jabatan kepala desa (kades) bisa mencapai 16 tahun.
Pasal 39 UU Desa yang baru mengatur masa jabatan kepala desa delapan tahun dalam satu periode. Pada UU Desa yang lama, masa jabatan kades hanya enam tahun.
“Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan,” bunyi pasal 39 ayat (1) UU Desa yang ditandatangani Jokowi. (FN)