Indonesiainside.id, Jakarta – Penetapan Darurat Sipil oleh pemerintah untuk perang melawan virus dinilai tidak tepat. Perang melawan virus atau kuman, strateginya adalah darurat kesehatan.
Mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai, mengatakan, pemberlakuan darurat sipil dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama wabah Covid-19 jelas keliru. Masih ada cara lain menghadapi ancaman virus yang mudah menyebar itu.
“Kita harus pahami bahwa virus corona harus dihadapi bukan dengan cara perang konvensional, tapi perang melawan kuman. Ancamannya bukan militer dan nyata, tetapi ancaman kuman yang tidak terlihat. Dua cara perang yang berbeda,” kata Pigai di Jakarta, Senin malam (30/3).
Menurut Pigai, penerapan darurat sipil tidak tepat dalam menangani wabah yang telah menjadi pandemi global itu. Covid-19 berkaitan dengan kesehatan masyarakat, sehingga lebih tepat darurat kesehatan.
“Pemerintah menerapkan Darurat Sipil sama dgn Kudeta Negara pada kebebasan sipil (sipil liberties). Pemerintah akan makin otoritas dan beringas kepada rakyat, dan itu akan menentang kehendak umum tentang demokrasi, HAM dan keadilan,” kata dia.
Menurut dia, pemberlakuan darurat sipil tidak tepat dalam menangani Covid-19 di Indonesia. Darurat Sipil tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.23/1959 tentang Keadaan Bahaya.
“Negara harus menyiapkan sistem layanan kesehatan khusus mengobati virus corona secara memadai sampai di pelosok. Menyiapkan tenaga profesional dan perawat secara masif. Integrasikan layanan kesehatan tersebut dengan layanan kesehatan atau instalasi kesehatan militer,” katanya.
Dia juga meminta pemerintah memberi peluang kepada universitas dan lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi dan obat antivirus. Selain itu, negara juga harus menyiapkan anggaran yang cukup untuk menghadapi ancaman virus corona.
“Saya tolak Darurat Sipil karena justru menyebabkan kematian tidak terkontrol pada rakyat yang terancam dari kuman. Apa pun alasannya, kita tegas menolak darurat sipil di Indonesia,” ucap dia.
Sebelumnya, juru bicara presiden, Fadjroel Rachman, menegaskan, pemberlakuan darurat sipil dalam penerapan PSBB selama wabah virus corona adalah langkah terakhir yang dilakukan pemerintah.
“Pemerintah mempertimbangkan usulan darurat sipil supaya penerapan PSBB berjalan efektif. Namun penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak digunakan dalam kasus Covid-19,” kata Fadjroel, hari ini. (Aza)