Prabowo Berpotensi Perkuat Pertahanan RI, Ini Analisis Pengamat

Indonesiainside.id, Jakarta – Posisi Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sangat strategis untuk memperkuat pertahanan RI. Prabowo dinilai punya ambisi yang sangat progresif di bidang pertahanan.

Ini juga yang dibutuhkan Indonesia di tengah ancaman kedaulatan negara dari berbagai sisi. Masuknya Prabowo Subianto di pusaran kekuasaan memang menuai pro-kontra. Namun, ada sisi lain yang luput dari pandangan para pengkritiknya.

Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) Arya Sandhiyudha mengaku tidak suka dengan efek pembelahan (social cleavag) di masyarakat hanya akibat politik dan residu pemilu. Sebisa mungkin, kata Arya, siapa pun tidak turut menabur garam pada luka, atau menyiram minyak pada api.

“Dalam pandangan positif, Jokowi-Prabowo sepertinya sepakat di agenda itu,” kata Arya di Jakarta, Selasa (22/10).

Peraih Master bidang Pertahanan Keamanan dari RSIS NTU Singapura ini berpandangan, TIDI tidak terlalu tertarik masuk ke dalam debat penuh sensasi, tapi lebih ke esensi sebuah masalah. Kalau pun dirujuk dalam perdebatan Pemilu 2019, tema pertahanan sebagaimana Luar Negeri, memang relatif tidak banyak perdebatan prinsip.

“Jadi kalau Prabowo benar menjadi pembantu Presiden Jokowi dalam bidang Pertahanan itu tidak akan banyak benturan secara gagasan,” ujarnya.

Terpenting, yang perlu diawasi oleh Presiden Jokowi pada Prabowo ke depan adalah agenda reformasi TNI dan sektor Pertahanan yang selama ini paling progresif terus melaju.

Perhatian kepada Industri pertahanan punya kesempatan baik di tangan Prabowo. Dia punya ambisi membangun Indonesia menuju military autarky state (mandiri dalam produksi industri pertahanan), membangun parlemen khususnya Komisi I, juga sinergi antaraktor utama keamanan nasional TNI-Polri-BIN, terutama dalam agenda Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Dalam agenda penanggulangan separatisme Papua, Prabowo bisa lebih efektif mengombinasikan military focused approach (pendekatan militer). Mereka adalah Kelompok Separatis Papua.

“Sementara pendekatan Polri yang Law Enforcement focused approach (pendekatan penegakan hukum) dengan melihat mereka sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB),” katanya.

Arya menyebut beberapa PR terkait Kementerian Pertahanan di antaranya, turunnya Indeks Demokrasi. Ini perlu diperbaiki dengan menjaga dinamika sipil dalam kebijakan pertahanan, epistemic community yang berwawasan pertahanan juga dari kalangan akademisi, Tenaga Ahli parlemen, dan lainnya penting untuk dihidupkan.

Ini untuk menjawab keraguan bahwa Pak Prabowo akan membawa old-fashioned army looks yang mematikan gairah Reformasi dalam bidang pertahanan.

Selain itu implementasi dari UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara juga penting dijaga sesuai dengan prinsip kesukarelaan, HAM, dan supremasi sipil. (Aza)

Tinggalkan Komentar