Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, merespons isu perangkat desa yang tak perlu diangkat menjadi PNS. Ini karena merelakan terfokus pada urusan administrasi.
Padahal, fokus utama perangkat desa menyediakan irigasi, pendidikan dan kesehatan di desa, dan beberapa aktivitas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal inilah yang disoroti oleh Mardani.
Ia meminta agar usulan mengangkat perangkat desa menjadi PNS perlu lagi ulang. Ini untuk menyesuaikan program Presiden Jokowi yang ingin merampingkan birokrasi.
“Harus dikaji ulang,” kata Mardani di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/12).
Mardani menyarankan agar masalah perangkat desa ditempatkan ke dalam grand design reformasi birokrasi seperti yang direncanakan Jokowi. Dengan demikian, perangkat desa tidak terlalu gemuk tapi memiliki fungsi yang optimal.
“Reformasi birokrasi itu miskin struktur kaya fungsi. PNS jangan struktural, fungsional aja,” kata dia. Jadi, kata dia, satu desa tidak perlu ditangani banyak fungsionaris.
“Satu desa cukup ditangani lima orang saja, tapi betul-betul lima itu menunaikan fungsi pelayanan negaranya. Tidak perlu banyak,” ucap dia.
Keberadaan perangkat desa juga sempat dikritik Guru Besar Universitas Terbuka (UT), Hanif Nurcholis. Ia mengatakan, mereka melayani komunitas atau masyarakat suatu desa sesuai dengan kebutuhannya.
Tapi kenyataanya, swlama ini tugas perangkat desa hanya memungut pajak, melayani permintaan surat keterangan, pelaksana proyek, dan menjalan perintah struktural birokrasi. Padahal, tugas utama mereka adalah mengajak masyarakat agar lebih dekat dengan pendidikan, rumah sakit, sekolah, dan sarana publik lainnya
Atas dasar itu ia berpendapat bahwa perangkat desa tidak perlu diangkat menjadi PNS. Ini karena sekitar 420 perangkat desa di Indonesia tidak melakukan tugas layaknya penerangan desa.
“Kalaupun di desa ada kegiatan gotong royong, misalnya saat ada hajatan, itu adalah kegiatan desa sebagai komunitas masyarakat. Bukan kegiatan dari pemerintahan desa,” kata dia.
“Kalaupun di desa itu ada kegiatan gotong royong, misalnya saat ada hajatan, itu adalah kegiatan desa sebagai komunitas masyarakat. Bukan kegiatan dari pemerintahan desa,” ungkapnya.
Masalah lain yang muncul adalah persoalan dana yang harus dikeluarkan oleh negara. Guru Besar Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) mengatakan, berdasarkan hitungan pemerintah, jika 420 ribu perangkat desa diangkat menjadi PNS dengan gaji setara golongan IIA, berarti negara harus mengeluarkan dana sekitar Rp7 triliun per tahun.
“Itu akan bertambah lagi sesuai masa kerja perangkat desa,” ucapnya.(EP)