Indonesiainside.id – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menilai potensi industri dan produk halal Indonesia masih perlu dioptimalkan melalui penguatan kolaborasi lintas negara. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas pasar sekaligus memperkuat ekosistem perdagangan produk halal secara global.
Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan Indonesia merupakan salah satu pasar konsumen Muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki peluang ekonomi yang sangat besar dalam pengembangan industri halal.
“Indonesia merupakan salah satu pasar konsumen Muslim terbesar di dunia. Berbagai hasil penelitian dan laporan survei menunjukkan bahwa pasar produk halal memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan membuka peluang yang menjanjikan bagi pelaku bisnis, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional,” kata Aqil Irham dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/3).
Menurutnya, sinergi lintas negara perlu terus dikembangkan agar perdagangan produk halal dapat berjalan lebih lancar sekaligus memastikan kebutuhan produk halal masyarakat dapat terpenuhi.
“Untuk memaksimalkan potensi ini, berbagai kerja sama terus dikembangkan melalui skema Government-to-Government (G2G), Business-to-Business (B2B), maupun Government-to-Business (G2B), sehingga ekosistem perdagangan produk halal dapat semakin kuat dan saling terhubung,” terang dia.
Aqil mencontohkan kerja sama halal di kawasan Asia Tenggara, salah satunya antara Indonesia dan Thailand melalui perjanjian pengakuan bersama atau Mutual Recognition Agreement (MRA) antara BPJPH dan Central Islamic Council of Thailand.
“Perjanjian ini memungkinkan pengakuan bersama terhadap jaminan kualitas halal, sekaligus memfasilitasi kelancaran perdagangan produk halal antara Indonesia dan Thailand,” katanya.
Ia menambahkan, hubungan perdagangan antara Indonesia dan Thailand selama ini menunjukkan perkembangan yang positif. Pada 2025, total nilai perdagangan kedua negara tercatat mencapai USD17,6 miliar.
Dari jumlah tersebut, nilai ekspor Indonesia ke Thailand mencapai USD8,7 miliar, sedangkan impor dari Thailand sebesar USD8,9 miliar.
“Hal ini menunjukkan masih terbukanya ruang yang signifikan untuk memperkuat perdagangan kedua negara, termasuk melalui peningkatan perdagangan produk bersertifikat halal,” tandas Aqil Irham.
Selain memperluas kerja sama internasional, BPJPH juga terus memperkuat sosialisasi kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku usaha di dalam negeri maupun eksportir luar negeri yang produknya akan dipasarkan di Indonesia.
Aqil menegaskan bahwa implementasi kebijakan Wajib Halal 2026 berlaku untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun produk impor dari luar negeri.