Indonesiainside.id – DPR RI resmi menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp 2,1 triliun untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam pelaksanaan program sertifikasi halal tahun 2026. Dana ini akan difokuskan untuk membiayai 3,5 juta sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), serta pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) layanan halal di berbagai wilayah Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, dalam rapat kerja bersama BPJPH awal pekan ini.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menyampaikan bahwa tambahan anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem jaminan produk halal secara nasional. BPJPH sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki mandat penuh dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, mengemban visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia pada 2029.
“Sebagai satu-satunya otoritas penyelenggara jaminan halal di Indonesia, BPJPH mengusung visi jangka panjang untuk mendukung misi Indonesia Emas 2045. Ini juga merupakan kontribusi kami terhadap target RPJMN 2025–2029 dan program kerja Presiden Prabowo Subianto,” ujar Haikal dalam keterangannya Kamis (17/7).
Haikal menegaskan bahwa porsi terbesar dari anggaran akan dialokasikan untuk membiayai sertifikasi halal secara gratis bagi UMK dan membangun jaringan layanan UPT JPH agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses proses sertifikasi di daerah masing-masing.
Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk mendukung aspek lain dari ekosistem halal, seperti digitalisasi sistem layanan, kegiatan edukasi dan sosialisasi, serta penyempurnaan regulasi termasuk revisi Undang-undang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah yang terkait.
“Anggaran ini juga akan mendukung pembentukan perwakilan BPJPH di seluruh provinsi sebagai bagian dari strategi mendekatkan layanan kepada pelaku usaha,” ungkap Haikal, yang akrab disapa Babe Haikal.
Ia menambahkan bahwa seluruh program akan dijalankan dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas, sejalan dengan arahan Presiden agar anggaran negara dikelola secara bijak dan tepat sasaran.
“Fokus kami tidak hanya pada perluasan layanan, tetapi juga pada dampak nyata bagi masyarakat luas,” tegasnya.