MAKI Siap Gugat ke PTUN Jika Bebas Bersyarat Setya Novanto Tak Dicabut

Indonesiainside.id – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyatakan keberatan atas keputusan pemberian pembebasan bersyarat kepada mantan Ketua DPR RI sekaligus terpidana kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto. MAKI menilai keputusan tersebut melanggar aturan yang berlaku dan bisa melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menegaskan pihaknya akan segera mengirimkan surat keberatan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andriyanto, serta kepada jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jika keberatan itu tidak ditindaklanjuti, MAKI berencana menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Alasan keberatan adalah Setnov tidak memenuhi syarat berkelakuan baik karena pernah melanggar berupa memegang dan menggunakan telepon selular, bepergian dan belanja ke toko bangunan, serta makan di restoran. Semuanya terekam pemberitaan media massa online dan tetap bisa dibuka hingga saat ini,” ujar Boyamin kepada media, Selasa (19/8).

Selain itu, lanjut Boyamin, Setya Novanto juga tidak memenuhi syarat lain yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang pembebasan bersyarat, yaitu tidak tersangkut perkara pidana lain. “Setnov masih tersangkut perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim sebagaimana jawaban Bareskrim dalam persidangan praperadilan yang diajukan LP3HI dan ARRUKI,” jelasnya.

Dalam aturan tersebut, syarat pembebasan bersyarat antara lain adalah berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak masuk register F atau catatan pelanggaran disiplin di lembaga pemasyarakatan dan tidak sedang tersangkut perkara pidana lain.

“Dengan tidak memenuhi syarat, maka semestinya Menteri Imipas membatalkan pembebasan bersyarat Setnov. Apabila tidak dibatalkan, maka kami segera akan melakukan gugatan PTUN untuk memohon hakim PTUN membatalkannya,” tegas Boyamin.

MAKI juga menegaskan ada yurisprudensi serupa, di mana pengurangan hukuman seorang napi pernah dibatalkan PTUN. Hal ini menjadi dasar optimisme bahwa langkah hukum yang akan ditempuh berpeluang dikabulkan.

Tinggalkan Komentar