Memprihatinkan, 88 Kabupaten dan Kota Masih Rentan Rawan Pangan

Indonesiainside.id, Jakarta – Kementerian Pertanian memaparkan, di Indonesia masih terdapat 88 kabupaten dan kota atau sekitar 17,1% yang masuk kategori rentan rawan pangan. Sedangkan 426 kabupaten/kota lainnya atau setara 82,9% sudah masuk kategori tahan pangan.

Kondisi itu berdasarkan hasil pemetaan ketahanan pangan dan kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) pada 2018. “Semua pulau di Indonesia pasti ada kabupaten atau kota yang masuk dalam daftar rentan rawan pangan. Namun tidak seisi kabupaten atau kota itu masuk dalam kategori rentan rawan pangan, ada beberapa saja,” ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan dari Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi, di Jakarta, Rabu (30/10).

FSVA 2018 dari Badan Ketahanan Pangan. Foto: Kementerian Pertanian.

Agung mengatakan, daerah yang paling rentan rawan pangan ialah daerah Indonesia timur, seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua. Hal tersebut dilihat dari mahalnya harga kebutuhan pangan tetapi pendapatan rendah serta akses pangan ke masyarakat yang kurang.

Menurut Agung, FSVA tersebut disusun menggunakan sembilan indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan, jumlah penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, jumlah rumah tangga yang lebih dari 65% pengeluarannya untuk pangan, jumlah rumah tangga tanpa akses listrik, tingkat pendidikan perempuan yang umurnya di atas 15 tahun, akses air bersih, jumlah tenaga kesehatan di setiap satu kabupaten atau kota, jumlah balita yang stunting dan tingkat angka harapan hidup.

Agung menambahkan, jika FSVA 2018 dibandingkan dengan FSVA 2015, maka situasi ketahanan pangan mengalam peningkatan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan status ketahanan pangan di 177 kabupaten.

“Ketahanan pangan bersifat kompleks dan multidimensi yang melibatkan aktivitas lintas sektor dari tingkat pusat sampai daerah.Ketahanan panganselalumenjadi isu strategis, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya,” tambah Agung.(*/Dry)

Tinggalkan Komentar