Indonesiainside.id – Polemik soal kewajiban membayar royalti atas pemutaran lagu di ruang publik kembali memanas. Di tengah protes pelaku usaha yang merasa terbebani, DPR RI angkat suara dan mendesak pemerintah untuk segera merumuskan aturan teknis yang lebih adil dan transparan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai persoalan ini perlu disikapi serius oleh pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan antara pelaku usaha dan pencipta lagu.
“DPR RI juga mencermati dunia permusikan yang beberapa saat ini ada dinamika, dan kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawahi LMK-LMK untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (6/8).
Isu royalti kembali mencuat setelah pemilik kafe, restoran, dan hotel mengeluhkan kewajiban membayar royalti untuk lagu yang diputar di tempat usaha mereka. Mereka menyebut sistem saat ini tidak transparan, tidak proporsional, dan membebani di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Di sisi lain, para musisi dan pencipta lagu menegaskan bahwa hak ekonomi mereka harus dihormati. Mereka menyebut pemutaran lagu tanpa kompensasi sebagai bentuk “pembajakan terselubung”.
Kementerian Hukum dan HAM bersama Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diminta segera memperjelas sistem pengelolaan royalti, termasuk soal mekanisme penarikan dan distribusinya. Saat ini, terdapat sekitar 10 LMK yang bertugas mengelola royalti di Indonesia, namun transparansi dan akuntabilitasnya masih dipertanyakan.
“Sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang direvisi oleh DPR, (pemerintah perlu menciptakan regulasi yang adil),” imbuh Dasco, yang juga merupakan Politisi Fraksi Partai Gerindra.
Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang tengah dibahas di Komisi X DPR RI. Salah satu poin penting yang ingin didorong adalah klasifikasi tempat usaha berdasarkan skala bisnis, agar kewajiban pembayaran royalti dapat diberlakukan secara lebih proporsional.
“Harus ada kejelasan mekanisme, transparansi besaran tarif, serta saluran pengaduan jika ada pelanggaran dari kedua pihak,” tegas Dasco.
Pada 2023, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mencatat total pendapatan royalti lebih dari Rp 150 miliar. Namun, distribusinya masih menyisakan banyak tanda tanya di kalangan musisi.
Persoalan royalti ini menjadi ujian besar dalam menyeimbangkan hak ekonomi kreator musik dengan kelangsungan bisnis pelaku usaha. Semua pihak kini menunggu apakah revisi UU Hak Cipta dan regulasi teknis pemerintah mampu menjadi solusi atau justru menciptakan polemik baru.