Model Komponen Cadangan dalam RUU PSDN Bersifat Sukarela

Oleh: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta — Direktur Eksekutif, The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) Arya Sandhiyudha, menilai ada tiga kekhawatiran paling mengemuka terkait proses akhir Rancangan Undang Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (RUU PSDN) untuk Pertahanan Negara.

Pertama, kekhawatiran bahwa RUU ini tidak mengadopsi prinsip dan norma Hak Asasi Manusia (HAM) dengan mewajibkan latihan dasar militer (latsarmil) untuk semua warga negara.

“Kedua, tiadanya peluang bagi warga negara yang sudah mendaftar Komponen Cadangan (Komcad) untuk mengubah opsi mereka ketika mobilisasi,” kata Arya di Jakarta, Kamis (19/9).

Ketiga, perihal pengelolaan anggaran yang menyebutkan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat disebut menyalahi prinsip sentralisme pembiayaan anggaran pertahanan negara. Arya melihat bahwa dalam pembahasannya, RUU ini berhasil mengubah dan memasukkan penegasan bahwa Komcad sifatnya sukarela.

“Sejak awal sebenarnya draf Pemerintah juga hanya mewajibkan pelatihan Bela Negara dan tidak punya tujuan untuk menerapkan wajib untuk mengikuti latsarmil sebagai Komcad,” kata pengamat politik internasional ini.

Namun, ia menilai sebagai ikhtiar maksimal untuk menghindari kegalauan publik, Komisi I berhasil mengusulkan skema baru yang lebih eksplisit dan runut secara teks sehingga segala mekanisme lebih mudah dipahami, dimana Pemerintah kemudian menyetujui dan bersepakat. “Perubahan tersebut yang membuat akhirnya dalam RUU terkini Komcad bersifat sukarela dengan cara mendaftarkan diri,” katanya.

Menurut dia, model sukarela menjawab satu dari tiga kekhawatiran yang ada dalam RUU yang hendak disahkan dalam beberapa hari ke depan. Adapun terhadap kekhawatiran kedua mengenai klausul ketika mobilisasi.

“Ketika mobilisasi terjadi tidak ada opsi lain ya memang Komcad harus ikut. Di semua negara begitu, termasuk negara-negara demokrasi,” kata Master bidang Studi Strategis ini.

Mobilisasi, ujarnya, harus ketika emergensi. “Kalau nggak mau ya jangan jadi WNI atau jangan daftar jadi Komcad,” ujarnya.

Mobilisasi dalam RUU ini juga menurut Arya telah diatur sedemikian rupa, “Mobilisasi hanya diperkenan setelah ada persetujuan DPR RI,” katanya.

Doktor bidang Ilmu Politik dan Hubungan Internasional ini menilai prinsip sukarela untuk menjadi Komcad sudah cukup dianggap menghormati HAM. “Milih status komcad di awal secara sukarela itu sudah menghormati HAM,” katanya.

Arya tidak melihat ada hal lain yang lebih penting, karena prinsip sukarela sudah diakomodir. Pembatasan lain yang juga memenuhi unsur HAM adalah Komcad sendiri memiliki batasan waktu, jadi tidak berlangsung terus menerus.

“Mengenai pembiayaan dari sumber selain APBN dan APBD, saya setuju bahwa pembiayaan harus diikat dengan mekanisme APBN,” ujarnya.

Artinya, Kementerian Keuangan nanti yang akan membuat Peraturan Menteri untuk mengatur mekanisme, sehingga pembiayaan sumber lain tidak akan berjalan sebelum Permen itu dikeluarkan dan disahkan. Di sisi lain, ini justru membuka peluang warga negara untuk berpartisipasi, milsanya pihak swasta dapat ikut menyukseskan pendidikan bela negara tanpa musti membebankan APBN.

“Ini adalah ruang partisipasi publik yang sangat positif dalam agenda bela negara,” katanya.

Arya melihat, di luar kekhawatiran kelompok masyarakat sipil tersebut, sejumlah poin perbaikan dari draft awal pemerintah juga telah memperkaya muatan menjadi jauh lebih maju dan progresif dalam ukuran demokrasi, HAM, dan kebebasan sipil. Masuknya asas proporsionalitas menurut dia, sangat tepat.

“Asas itu untuk memastikan bahwa tindakan negara dalam melakukan mobilisasi harus proporsional. Asas proporsionalitas ini juga yang kerap digunakan oleh pengadilan HAM Internasional,” katanya.

Dia justru mengapresiasi RUU PSDN dibanding draft awal yang banyak sekali kekurangan, banyak hal progresif yang layak diapresiasi dari kedua pihak pembahas, baik Komisi I DPR-RI ataupun Kementrian Pertahanan. “Itu artinya mereka mendengar, dan mengakomodir ragam kritik perbaikan,” katanya. (Aza)

Tinggalkan Komentar