Dalam ajaran Islam, bagi hasil atau mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama yang sangat dianjurkan dalam transaksi ekonomi. Namun, untuk memastikan keabsahannya, terdapat aturan-aturan yang harus diikuti sesuai dengan syariat. Artikel ini akan membahas prinsip dasar bagi hasil yang benar dalam Islam berdasarkan keterangan dari literatur keuangan syariah.
INDONESIAINSIDE.ID – Sebuah kasus dijelaskan dalam buku Yas’alunak ‘an al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah bahwa terdapat kesepakatan antara seseorang dengan seorang pedagang untuk menanamkan modal senilai 10.000 dinar.
Dalam kesepakatan tersebut, disyaratkan bahwa pedagang harus membayar 100 dinar setiap bulan kepada pemodal dan mengembalikan modal awal setelah tiga tahun.
Kesepakatan ini, berdasarkan pandangan hukum Islam, dianggap tidak sah. Salah satu alasan utamanya adalah karena perjanjian tersebut menyerupai pinjaman berbunga atau riba, bukan mudharabah yang sah.
Dalam mudharabah yang benar, keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati bersama, misalnya 25% atau sepertiga dari keuntungan, tanpa ada jaminan atas modal. Pedagang hanya bertanggung jawab untuk mengelola dana dan mendapatkan bagian keuntungan yang adil.
Jika terjadi kerugian, maka pemodal kehilangan modalnya, sementara pedagang hanya kehilangan waktu dan tenaga yang telah diinvestasikan. Dalam hal ini, pedagang tidak bertanggung jawab atas kerugian modal, kecuali jika terjadi kesalahan atau pelanggaran yang disengaja.
Dalam kasus yang dijelaskan, perjanjian untuk memberikan pembayaran bulanan sebesar 100 dinar tanpa memperhitungkan hasil usaha adalah bentuk riba, karena pemodal memperoleh keuntungan yang dijamin, sementara pedagang berisiko menanggung seluruh kerugian.
Transaksi yang menyerupai riba dilarang keras dalam Islam. “Barang siapa yang memakan riba tidak akan berdiri kecuali seperti orang yang kemasukan setan karena penyakit gila” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).
Islam mengatur bahwa setiap bentuk keuntungan dalam kerjasama bisnis harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam mudharabah, pedagang tidak diperbolehkan menjamin modal pemodal, karena dalam Islam, pedagang hanya bertindak sebagai pengelola amanah.
Ketika pedagang mulai bertindak di luar batas kesepakatan, misalnya menyalahgunakan modal, maka ia akan bertanggung jawab atas kerugian. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Mawardi, jika pedagang melanggar ketentuan yang telah disepakati, ia dianggap melakukan pelanggaran dan akan menanggung kerugian yang terjadi.
Dengan demikian, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami prinsip mudharabah yang benar dalam Islam. Tidak hanya untuk menghindari praktik riba, tetapi juga untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kerjasama ekonomi seperti mudharabah tidak hanya mendatangkan keuntungan materi, tetapi juga berkah dari Allah SWT, selama dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan syariat. (MBS)