UKT Batal Naik, DPR Tolak Skema Student Loan Sebagai Solusi

Indonesiainside.id- Ketua Komisi DPR RI, Syaiful Huda, menolak skema student loan sebagai solusi pemmbiayaan pendidikan, imbas Uang Kuliah Tunggal (UKT) batal naik. Dia meminta pemerintah merumuskan kebijakan jangka panjang, khususnya terkait pengelolaan anggaran untuk memastikan layanan pendidikan terjangkau dan berkualitas.

“Kami memberikan apresiasi atas keputusan pemerintah yang membatalkan kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri. Kami berharap keputusan ini diikuti dengan kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan yang komprehensif, bukan sekadar kebijakan jangka pendek yang bersifat instan seperti skema student loan,” ujar Huda di Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Student Loan merupakan program pinjaman pendidikan tinggi untuk mahasiswa. Dalam skema ini, mahasiswa diberi pinjaman untuk membayar uang kuliah. Mahasiswa kemudian diharuskan membayar pinjaman itu setelah lulus dan mulai bekerja. Konsep ini banyak diterapkan di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris.

Namun, Huda tidak sepakat jika pemerintah menjadikan student loan sebagai solusi. Solusi itu tetap membebankan biaya pendidikan kepada mahasiswa maupun orang tua mahasiswa. Menurut dia, alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan harus dimaksimalkan agar bisa menopang biaya layanan pendidikan di Indonesia.

“Selain itu perlu dibangun ekosistem usaha yang kompatibel dengan PTNBH, baru jika tidak ada solusi lain student loan bisa dijadikan sebagai opsi terakhir,” ujar Huda.

Huda mengatakan, keputusan pembatalan UKT merupakan sikap rasional yang diambil oleh pemerintah. Harus diakui kenaikan UKT di sejumlah PTN terlalu tinggi dan bisa dipastikan akan memberatkan peserta didik.

Kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri rata-rata naik 100 persen hingga 300 persen. Meskipun kenaikan itu didasarkan pada Permendikbudristek Nomor 2/2024 tentang Perubahan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN.

Langkah pemerintah dengan mendorong PTN menjadi Badan Hukum dengan harapan bisa menggalang dana pihak ketiga merupakan langkah ideal. Kendati demikian, langkah tersebut menjadi bumerang ketika otoritas menggalang dana dari pihak ketiga itu dimaknai pengelola PTN sebagai legitimasi untuk mencari dana dari orang tua mahasiswa melalui skema UKT.

Objektifikasi PTNBH bisa mencari dana dari pihak ketiga harusnya diikuti dengan langkah menciptakan ekosistem usaha yang bagus bagi PTN, misalnya mengharuskan perusahaan-perusahaan di Indonesia bekerja sama dengan PTN sebagai mitra dalam penelitian dan riset pengembangan usaha.

“Jika ekosistem ini tidak terbentuk maka pengelola PTN ujungnya menjadikan mahasiswa sebagai objek usaha,” kata Huda.

Senyampang ekosistem usaha bagi PTNBH ini belum terbentuk, kata Huda, maka pemerintah lebih baik mengoptimalkan pengelolaan anggaran 20 persen dari APBN untuk dana pendidikan. Tahun 2025, anggaran pendidikan akan ada di kisaran Rp 708 triliun-Rp 741 triliun.

“Akan ada peningkatan anggaran pendidikan dari APBN di tahun 2025. Kami yakin jika ada perbaikan dan penajaman distribusi angggaran pendidikan maka subsidi untuk pendidikan tinggi akan bisa lebih ditingkatkan,” ujar Huda. (Aza)

Tinggalkan Komentar