Indonesiainside.id, Jakarta – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendapatkan cukup banyak laporan mengenai pembubaran kerumunan orang oleh aparat kepolisian mulai dari kafe hingga pesta pernikahan sebagai sebagai bagian penanggulangan penyebaran virus corona atau Covid-19. Menurut YLBHI, perbuatan aparat itu semena-mena dan melawan hukum.
“UU Kekarantinaan Kesehatan mensyaratkan adanya penetapan status darurat kesehatan masyarakat dari presiden. Sebelum status darurat kesehatan tersebut diumumkan, diperlukan aturan, yakni Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebelum dilakukan tindakan-tindakan tertentu, termasuk karantina,” tulis YLBHI dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Ahad (29/3).
Saat ini, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Karantina Wilayah memang masih dibahas oleh pemerintah. Dengan begitu, yang berlaku saat ini adalah baru sebatas Keppres tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19.
“UU Kekarantinaan Kesehatan juga mensyaratkan aturan (Peraturan Pemerintah) tentang Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dan pengaturan lebih lanjut mengenai karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, serta pembatasan sosial berskala besar,” ungkap YLBHI.
Aturan-aturan tersebut, menurut lembaga itu, bukan semata pengaturan wewenang atau bersifat birokratis. Tetapi juga menjamin dalam pelaksanaannya tidak melampaui apa yang sudah ditetapkan.
Oleh karena itu, mengkriminalkan rakyat hanya berdasarkan maklumat dan belum ada penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat dari pemerintah adalah perbuatan semena-mena dan melawan hukum. “YLBHI mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19 melalui physical distancing dan sebisa mungkin tinggal di rumah, tetapi perlu dilakukan dengan penyadaran,” ungkap YLBHI.
Kemudian, penggunaan pidana dalam hal ini hanya akan menempatkan yang bersangkutan dalam situasi rentan. “Hal ini karena dalam proses pidana yang akan dijalani sulit memberlakukan physical distancing karena fasilitas yang minim.” (AIJ)