BP Tapera dan Kementerian PKP Sepakat Kualitas Rumah Subsidi di Kaltim harus Ditingkatkan

IndonesiaInside.id – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Kalimantan Timur mendampingi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meninjau kualitas bangunan rumah subsidi yang telah disalurkan kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kesuksesan program pembangunan 3 juta rumah yang merupakan salah satu program strategis nasional dalam pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Prsiden Gibran.

“Untuk mensukseskan program 3 juta rumah, kualitas bangunan rumah subsidi harus diperhatikan dengan baik oleh pengembang. Tujuannya agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menerima rumah subsidi tidak tinggal di bangunan dan lingkungan perumahan yang tidak layak,” ujar Heri Jerman, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP saat berkunjung di perumahan Bumi Citra Lestari, Kota Samarinda belum lama ini.

Turut mendampingi Irjen Kementerian PKP antara lain Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian PKP Leo Simarmata, Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera Wilson Lie Simatupang, Kepala Satuan Pengawas Internal BP Tapera Dwi Soegeng Riyanta, dan Kepala Divisi Pengembangan Aplikasi Erwan Adi Wijaya.

Heri menegaskan bahwa guna melindungi hak MBR, Kementerian PKP akan tegas melarang pengembang yang terbukti membangun rumah subsidi dengan kualitas rendah. Sebaliknya, pengembang yang menjaga kualitas bangunan rumah subsidi akan diberikan penghargaan oleh pemerintah.

Secara keseluruhan, hasil kunjungan lapangan di 4 perumahan di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa kualitas bangunan dan lingkungan perlu ditingkatkan.

“Tahun ini, anggaran untuk rumah subsidi dari pemerintah akan ditingkatkan. Karena itu, kita harus bersama-sama menjaga kualitas bangunannya. Ke depan, tidak akan ada kesempatan lagi bagi pengembang yang membangun rumah subsidi dengan kualitas buruk untuk menyalurkannya,” tandas Heri.

Meski demikian, pihak pengembang dari perumahan yang menjadi sampel dalam kunjungan lapangan kali ini menyatakan kesediaannya untuk memperbaiki kesalahan berdasarkan catatan yang diberikan oleh Irjen Kementerian PKP.

“Tolong segera diperbaiki. Jangan sampai mengorbankan MBR. Hadirnya program rumah subsidi ini bertujuan agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah. Namun, bagaimana mereka bisa tinggal dengan tenang jika kualitas bangunan dan lingkungannya tidak baik,” ujar Heri. (nia)

Tinggalkan Komentar