Indonesiainside.id – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah pusat segera mengerahkan bantuan darurat untuk korban bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Selain penanganan tanggap darurat, Fikri menekankan pentingnya keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan dispensasi akademik bagi mahasiswa terdampak agar keberlanjutan pendidikan tidak ikut terhambat.
Desakan tersebut disampaikan menyusul dampak besar banjir bandang dan tanah longsor yang menimbulkan ratusan korban jiwa serta merusak berbagai fasilitas vital, termasuk infrastruktur pendidikan. Fikri meminta pemerintah segera memanfaatkan dana darurat yang tersedia dalam APBN, termasuk dana on call.
“Kami mendesak pemerintah untuk segera mengerahkan seluruh sumber daya dan memanfaatkan alokasi dana darurat APBN. Saya mengusulkan penggunaan dana on call sebesar Rp4 triliun yang sudah disiapkan dalam APBN 2025 untuk penanganan bencana di Sumatra,” ujar Fikri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (10/12).
Fikri menilai dana tersebut dapat digunakan untuk seluruh tahapan penanganan, mulai dari tanggap darurat, pemulihan layanan publik, hingga rekonstruksi bangunan rusak berat yang kemungkinan membutuhkan pendanaan multiyears sampai 2026.
Sebelumnya, Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja gabungan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta BRIN pada Senin (8/12/2025). Rapat tersebut membahas langkah komprehensif untuk memulihkan sektor pendidikan di wilayah terdampak.
Data awal Kementerian Pendidikan Tinggi menunjukkan sedikitnya 6.437 civitas akademika terdampak langsung, dan sekitar 30 perguruan tinggi mengalami kerusakan infrastruktur. Di jenjang pendidikan dasar dan menengah, 1.009 satuan pendidikan telah menerima bantuan awal senilai sekitar Rp4 miliar.
Terkait pendanaan keringanan UKT, Fikri menegaskan pemerintah memiliki mekanisme yang sah dan dapat segera digerakkan. Selain Dana Siap Pakai BNPB, pemerintah dapat menggunakan pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) dengan persetujuan Presiden, skema yang pernah terbukti efektif saat pandemi COVID-19 untuk subsidi kuota internet dan bantuan pendidikan.
Di luar sektor pendidikan, Fikri juga meminta pemerintah memperkuat operasi SAR, memastikan kecukupan logistik pengungsi, menyediakan hunian darurat, serta menghadirkan layanan trauma healing untuk kelompok rentan seperti anak-anak. Ia turut menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.
“Kami tidak ingin niat baik membantu korban justru berujung pada masalah hukum karena pendataan tidak valid atau penyelewengan. Jangan sampai bencana alam melahirkan bencana berikutnya: bencana pemerintahan atau bencana administratif,” tegas legislator PKS dari Dapil Jateng X ini.
Untuk sektor pendidikan tinggi, Fikri mendorong debirokratisasi proses akademik dengan memberi kelonggaran administratif bagi mahasiswa terdampak tanpa mengurangi kualitas akademik. Ia menilai momentum ini tepat untuk memangkas aturan yang dinilai terlalu rumit.
Fikri mengajak seluruh pihak tetap optimistis dan memastikan seluruh daerah mendapat perhatian dalam pemulihan. Ia menegaskan pemerintah cukup responsif terhadap masukan DPR dan Komisi X akan terus mengawalnya hingga implementasi di lapangan berjalan maksimal.