Zakat dalam Islam bukanlah sekadar bentuk kepedulian sosial atau kemurahan hati orang yang memiliki harta.
Zakat merupakan kewajiban agama sekaligus hak yang telah Allah SWT tetapkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Karena itu, orang yang menunaikan zakat sejatinya sedang menunaikan hak orang lain yang telah Allah titipkan dalam hartanya.
Pandangan ini ditegaskan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990–1995, almarhum Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya Falsafah Ibadah dalam Islam (Perpustakaan Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1993). Menurut beliau, zakat bukanlah tanda kemurahan hati orang kaya kepada orang miskin, melainkan kewajiban agama yang bahkan dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh negara.
“Zakat adalah kewajiban agama atas harta orang kaya, bukan tanda kemurahan hati si kaya terhadap si miskin. Zakat adalah kewajiban agama yang dapat dipaksakan terhadap para wajib zakat.”
Pandangan tersebut memiliki makna yang sangat mendalam. Islam ingin menjaga martabat dan kehormatan kaum fakir dan miskin. Mereka tidak boleh diposisikan sebagai pihak yang harus berterima kasih atas belas kasihan orang kaya. Sebab, kemuliaan manusia di sisi Allah SWT tidak ditentukan oleh banyaknya harta, melainkan oleh iman dan ketakwaannya.
Karena itu, Ahmad Azhar Basyir menilai penting adanya institusionalisasi pengelolaan zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat yang terpercaya. Dengan adanya lembaga resmi, penyaluran zakat berlangsung secara profesional, adil, dan menjaga harga diri para penerima zakat. Dalam perspektif syariat, pemerintah atau amil bertindak sebagai wakil kaum fakir miskin untuk mengambil hak mereka dari harta orang-orang yang telah mencapai nisab.
Landasan pemikiran ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 103:
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka…”
Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat memang diambil oleh otoritas yang berwenang, bukan sekadar menunggu kemurahan hati seseorang.
Dalam hal pendistribusian, Ahmad Azhar Basyir juga menggarisbawahi bahwa zakat sebaiknya diprioritaskan bagi fakir miskin di lingkungan terdekat tempat zakat dihimpun. Apabila kebutuhan mereka telah terpenuhi, barulah sisanya dapat disalurkan ke daerah lain yang membutuhkan.
Prinsip ini berlandaskan praktik Rasulullah SAW ketika mengutus Mu’adz bin Jabal ke Yaman. Zakat yang dipungut dari masyarakat Yaman diperintahkan untuk dikembalikan kepada fakir miskin di daerah tersebut. Bahkan ketika Mu’adz pernah mengirim sebagian hasil zakat ke Madinah, Khalifah Umar bin Khattab menolaknya karena berpegang pada petunjuk Nabi SAW agar zakat dibelanjakan terlebih dahulu di tempat zakat itu dipungut.
Kebijakan ini mencerminkan kearifan Islam. Orang-orang miskin yang hidup berdampingan dengan masyarakat mampu adalah pihak yang paling mengetahui kondisi lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, kebutuhan mereka menjadi prioritas utama sebelum membantu wilayah lain.
Allah SWT juga telah menetapkan secara jelas delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, hamba sahaya, gharim (orang yang terlilit utang), fi sabilillah, dan ibnu sabil.
Pemahaman bahwa zakat adalah hak, bukan belas kasihan, menjadi pelajaran penting bagi umat Islam. Bagi orang kaya, zakat merupakan kewajiban yang menyucikan harta dan jiwa. Bagi masyarakat miskin, zakat adalah hak yang dijamin oleh syariat, sehingga mereka tetap terjaga kehormatan dan martabatnya. Dengan pengelolaan zakat yang amanah, profesional, dan tepat sasaran, zakat akan benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan sebagaimana dikehendaki Islam.