Indonesiainside.id – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Afriansyah Noor menegaskan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi wujud nyata keseriusan pemerintah dalam memastikan perlindungan produk halal bagi masyarakat.
“Penduduk Indonesia hampir 90 persen beragama Islam. Dengan disahkannya UU Jaminan Produk Halal, artinya pemerintah sangat concern dengan produk-produk, baik dari luar maupun dalam negeri, agar terjamin kehalalannya,” kata Afriansyah di Jakarta, Selasa (16/9).
Ia berharap implementasi UU JPH dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekaligus mendorong kemajuan bangsa. Menurutnya, halal harus menjadi fungsi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Afriansyah menambahkan, kepastian hukum melalui UU JPH perlu diiringi edukasi dan literasi yang lebih masif. Edukasi tersebut ditujukan tidak hanya bagi pelaku usaha dan masyarakat, tetapi juga generasi muda, termasuk mahasiswa dan santri.
“Kami berharap para santri bisa menjadi generasi yang berguna bagi bangsa, negara, dan juga orangtua melalui kiprahnya dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal,” ujarnya.
Salah satu kegiatan yang telah dilakukan BPJPH adalah “Silaturahmi dan Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal” di Pondok Pesantren Kumpeh Daaru Attauhid, Jambi, yang juga melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Dalam kesempatan itu, anggota DPR RI Herman Khaeron menekankan peran penting pesantren dalam sejarah perjuangan bangsa serta pembangunan karakter generasi muda.
“Pesantren bukan hanya tempat menimba ilmu berbasis Islam. Kemerdekaan bangsa ini juga adalah karya para kiai dan pesantren,” kata Herman.