Indonesiainside.id — Praktik moderasi konten Meta di Facebook dan Instagram dinilai telah membatasi visibilitas dan partisipasi pengguna Palestina secara sistematis. Kesimpulan tersebut muncul dalam laporan kelompok hak digital Palestina 7amleh bersama seorang peneliti dari Universitas Utrecht.
Laporan berjudul “Platformicide of Palestine 2021–2025” menganalisis 3.520 kasus yang dilaporkan kepada Observatorium Palestina untuk Pelanggaran Hak Digital milik 7amleh sepanjang Januari 2021 hingga Desember 2025.
Kasus yang diteliti mencakup penangguhan akun, penghapusan unggahan, pembatasan fitur siaran langsung, hingga berkurangnya distribusi konten kepada pengguna lain.
7amleh menggunakan istilah “platformicide” untuk menggambarkan apa yang mereka nilai sebagai penghapusan struktural terhadap visibilitas dan partisipasi Palestina di ruang media sosial.
Laporan tersebut tidak menyimpulkan bahwa Meta secara sengaja menargetkan setiap pengguna Palestina untuk disensor.
Namun, para peneliti berpendapat bahwa pola pembatasan yang berulang dan terkonsentrasi tidak cukup dijelaskan hanya sebagai kesalahan teknis atau kasus moderasi individual.
Dari 3.520 kasus yang dianalisis, hanya sekitar 32,5 persen yang melibatkan pelanggaran kebijakan Meta yang dapat diidentifikasi.
Sementara itu, dalam kasus ketika Meta memberikan alasan atas tindakan pembatasan, kebijakan Organisasi dan Individu Berbahaya menjadi dasar bagi sekitar 57,2 persen tindakan penegakan.
Angka tersebut bahkan meningkat menjadi 71,1 persen dalam kasus yang melibatkan jurnalis.
Kebijakan tersebut dirancang Meta untuk mencegah dukungan terhadap organisasi yang dikategorikan berbahaya serta mencegah konten yang berkaitan dengan kekerasan.
Namun, menurut laporan 7amleh, penerapannya berpotensi terlalu luas terhadap jurnalis, organisasi media, aktivis, dan kelompok masyarakat sipil yang meliput Palestina serta perang di Gaza.
Penangguhan Akun hingga “Shadow Banning”
Penangguhan akun menjadi bentuk penegakan yang paling sering ditemukan dalam penelitian tersebut, dengan sekitar sepertiga kasus mengalami tindakan tersebut.
Namun, laporan itu juga menyoroti bentuk pembatasan yang lebih sulit terlihat.
Di antaranya adalah pengurangan jangkauan konten dan penyaringan rekomendasi sehingga unggahan lebih sulit ditemukan oleh pengguna lain. Kondisi semacam ini kerap disebut pengguna sebagai “shadow banning” atau pemblokiran terselubung.
Menurut laporan, pembatasan semacam itu dapat berdampak besar terhadap kemampuan jurnalis dan organisasi masyarakat sipil untuk menyebarkan informasi mengenai Palestina.
Persoalan lain yang disoroti adalah mekanisme banding.
Dari 2.828 permohonan banding yang diajukan 7amleh atas nama pengguna terdampak, hampir separuh disebut tidak mendapatkan tanggapan dari Meta.
Bagi organisasi hak digital tersebut, persoalan bukan hanya mengenai apakah sebuah unggahan seharusnya dihapus, tetapi juga mengenai transparansi, mekanisme keberatan, dan hak pengguna untuk memperoleh penjelasan atas keputusan platform.
Meta sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan terus berupaya meningkatkan akurasi moderasi untuk konten berbahasa Arab.
Perusahaan juga mengatakan akan mengarahkan konten kepada peninjau yang memahami dialek Arab yang relevan serta meningkatkan penjelasan kepada pengguna mengenai alasan di balik keputusan penegakan kebijakan.
Langkah tersebut menjadi penting karena bahasa Arab memiliki banyak dialek dan konteks lokal yang dapat memengaruhi pemahaman terhadap sebuah unggahan.
Laporan “Platformicide of Palestine 2021–2025” menyerukan sejumlah perubahan terhadap sistem moderasi Meta.
Di antaranya adalah pelaksanaan audit hak asasi manusia secara independen, reformasi penerapan kebijakan Organisasi dan Individu Berbahaya, serta penguatan perlindungan terhadap konten jurnalistik dan informasi yang memiliki kepentingan publik.
Perdebatan ini menunjukkan semakin besarnya peran perusahaan teknologi dalam menentukan siapa yang dapat berbicara, informasi apa yang dapat menyebar, dan seberapa luas sebuah isu dapat terlihat di ruang digital.
Bagi masyarakat Palestina, persoalan tersebut menjadi semakin sensitif karena media sosial telah menjadi salah satu sarana penting untuk mendokumentasikan peristiwa di lapangan dan menyampaikan informasi mengenai kondisi di Gaza kepada masyarakat internasional.
Sementara bagi Meta, tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara penegakan aturan terhadap konten yang mengandung kekerasan atau dukungan terhadap kelompok berbahaya dengan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, kerja jurnalistik, dan informasi untuk kepentingan publik.