YLBHI: Larangan Dokumentasi Persidangan Perparah Mafia Peradilan

Indonesiainside.id, Jakarta – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengeritik larangan pendokumentasian tanpa izin ketua pengadilan dalam persidangan. Keputusan itu dinilai bakal memperparah mafia peradilan.

YLBHI memperoleh dokumen Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (MA) No.2/2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan yang ditandatangani pada 7 Februari 2020. Dalam surat edaran tersebut terdapat aturan bahwa “Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV, harus seizin ketua pengadilan negeri yang bersangkutan”.

Larangan itu juga bertentangan dengan UU No. 40/1999 tentang Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalistik dalam memperoleh informasi dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. Apalagi terdapat ancaman pemidanaan di dalamnya.

Direktur YLBHI Asfinawati mengatakan, ancaman pidana yang ada dalam Surat Edaran tersebut sudah terdapat dalam UU Pers. Dengan demikan, tidak pada tempatnya dicantumkan dalam Surat Edaran ini.

Selain itu, memfoto, merekam, dan meliput persidangan tanpa izin adalah ranah hukum administrasi yang dihubungkan dengan sesuatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan memfoto, merekam, dan meliput tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang.

“Selain itu, ketua pengadilan dan birokrasinya akan dengan mudah menolak permohonan izin tersebut dengan berbagai alasan dan kepentingan tertentu,” kata Asfinawati dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/2).

Dia mengatakan, YLBHI mencatat, selama ini rekaman sidang memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, bukti keterangan dalam sidang. Indonesia tidak memiliki tradisi dan ketentuan yang ketat mengenai catatan jalannya sidang.

LBH, kata dia, sering menemui keterangan saksi dikutip secara berbeda baik di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan majelis hakim. Tak hanya itu, keterangan saksi tidak dikutip secara utuh oleh jaksa dan hakim sehingga menimbulkan makna berbeda.

Kedua, bukti sikap majelis hakim dan para pihak. Hakim dan para pihak terikat pada hukum dalam bertindak di dalam sidang. Ketiga, rekaman persidangan baik audio maupun video juga membuat hakim dan para pihak merasa diawasi.

“Setidaknya hakim dan para pihak akan berpikir dua kali apabila mereka hendak bertindak tidak patut atau melanggar hukum acara karena akan ada bukti dari rekaman audio dan video tersebut,” kata Asfinawati.  (Aza)

Tinggalkan Komentar