Mendagri Akui Ada Pencurian Data Kependudukan Lewat Medsos

Oleh: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui pencurian data kependudukan bisa saja dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab melalui berbagai saluran, salah satunya media sosial (medsos). Kendari begitu, dia masih menyatakan data yang diberikan Kemendagri kepada 1.227 lembaga pemerintah dan swasta itu aman.

“Ada saja oknum-oknum yang lewat medsos, lewat Google dan sebagainya. Google saja kemarin baru kena denda sekian,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (30/7).

Dia pun menyerahkan masalah pencurian data penduduk kepada aparat kepolisian karena sudah menyangkut tindakan kriminal. Kemendagri sebelumnya lewat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) melaksanakan kerja sama dengan seribuan lembaga keuangan dan pembiayaan swasta, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi kebocoran data.

Namun, Tjahjo dalam kesempatan tersebut kembali menegaskan bahwa kerja sama Kemendagri dengan lembaga keuangan swasta dilakukan dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kalau di internal kami, MoU dengan perbankan dan lembaga keuangan itu semua ada rekomendasi jaminannya dari OJK, jadi clear,” katanya.

Masalah perlindungan data penduduk sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, persoalan itu juga diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. (AIJ)

Tinggalkan Komentar