Indonesiainside.id –Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Salah satunya adalah dengan memastikan bahwa penyaluran pembiayaan perumahan tepat sasaran, keterhunian serta memastikan kualitas bangunan rumah yang dibangun oleh pengembang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang salah satu fungsi BP Tapera menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat. Karena itu, BP Tapera pro aktif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keterhunian rumah FLPP. Hal ini sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 55 terkait penghunian rumah FLPP.
Langkah ini guna mengevaluasi ketepatan sasaran penyaluran dana FLPP, baik dari sisi permintaan (demand) maupun dari sisi penawaran (supply).
“Hasil dari proses pemantauan dan evaluasi ini merupakan masukan untuk proses perencanaan ke depan. Karena itu BP Tapera selaku operator berkewajiban menyampaikan saran perbaikan yang diperlukan kepada semua pihak terkait dalam penyaluran dana tersebut,” ujar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.
Dalam implementasinya, BP Tapera melakukan pengembangan proses bisnis dari hasil pemantauan dan evaluasi. Tujuannya untuk mengotomatisasi tahapan-tahapan yang semula masih dilakukan secara manual, agar proses pemantauan dan evaluasi dapat dijalankan secara lebih akurat, cepat dan mudah.
BP Tapera secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keterhunian rumah dari dana FLPP melalui sistem e-Monev (electronic monitoring & evaluation). Selain itu, BP Tapera juga mengembangkan aplikasi Si-Aki QC yang terintegrasi dengan e-Monev. Caranya dengan memanfaatkan teknologi QRC yang dapat diakses oleh bank penyalur untuk monev dan pelaporan keterhunian rumah FLPP.
Tak hanya itu, BP Tapera juga mengembangkan aplikasi akuHUNI yang dapat diakses oleh penerima manfaat (MBR) untuk melakukan pelaporan keterhunian atau pemanfaatan rumah secara mandiri dan online. Hal ini sejalan dengan tujuan dari prinsip continuous improvement yang diterapkan dalam pemantauan dan evaluasi sehingga hasilnya menjadi berkualitas, lebih baik dan berkesinambungan.
Pada 2023, BP Tapera telah melakukan pemantauan keterhunian rumah pada pembiayaan FLPP dengan hasil capaian lebih besar dari target yang ditetapkan. Hasil pemantauan Rumah MBR pada Pembiayaan FLPP hingga Desember 2023 yaitu sebanyak 70.422 rumah. Jumlah ini tercapai sebesar 113.58% dari target 62.000 rumahdan telah berhasil dilaksanakan di 77 Kabupaten/Kota, 28 provinsi. Angka tersebut tercapai sebesar 148.08% dari target di 52 Kabupaten/Kota.
BP Tapera melakukan pemantauan dimana tercatat sebanyak 65.162 atau sebesar 92,3% rumah dihuni sesuai ketentuan. Di sisi lain, BP Tapera masih menemukan adanya rumah yang tidak dihuni oleh penerima manfaat. Ketidakhunian tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya karena faktor keluarga yang mencapai 29,19%. Kemudian faktor pekerjaan (26,19%), ekonomi (17,66%), hunian/perumahan (11,06%) dan lainnya sebesar 15%.
Hasil dari pantaun tersebut membuat BP Tapera berkolaborasi bersama Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang untuk meningkatkan edukasi kepada MBR untuk menghuni rumah sesuai regulasi. Rumah yang belum dihuni ditindaklanjuti dengan pemberitahuan dan edukasi kepada MBR agar segera menghuni rumah sesuai regulasi.
Setelah diberikan edukasi, namun Debitur/Nasabah tetap tidak menghuni rumah, maka BP Tapera memberikan Surat Peringatan (SP) -1 sampai SP-2, dengan pemberian waktu total 30 hari kerja untuk melakukan konfirmasi. Langkah terakhir, BP Tapera tegas menghentikan FLPP bagi oknum yang melanggar ketentuan penghunian rumah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“BP Tapera akan memberikan surat peringatan bagi pihak yang melakukan pelanggaran, sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Penyalur Pembiayaan FLPP,” tegas Komisioner Heru.
Langkah tegas ini membuahkan hasil, terutama pada tingkat keterhunian. Sejak tahun 2023 hingga sekarang, tingkat keterhunian meningkat menjadi sekitar 90-an%. Jauh jika dibandingkan pada tahun 2022 dan tahun sebelumnya, yang rata-rata berada di angka 70-an%.
Kualitas Hunian bagi MBR
Sesuai peraturan perundangan, pelaku pembangunan wajib membangun rumah layak huni sesuai standar dan pedoman yang diatur oleh menteri yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kualitas rumah diperiksa dan dinyatakan layak huni oleh Pemda melalui penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Bangunan Gedung dan turunannya.
Kualitas rumah ditentukan salah satunya oleh kualitas pengembang. Untuk pengendalian pengembang, telah diterapkan sistem registrasi pengembang (Sireng). BP Tapera telah mengembangkan aplikasi SiKumbang, hasil kerja sama dengan asosiasi pengembang. Langkah ini untuk memastikan hanya pengembang yang berkualitas baik yang diberikan kesempatan untuk menjual rumah yang berkualitas baik dan siap huni kepada MBR.
“Untuk pengembangan kebijakan mengenai kualitas rumah FLPP nantinya di setiap rumah akan ditempel stiker Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atau QRC. Sertifikat ini terhubung dengan dokumen pendukung atas spesifikasi rumah tersebut. SLF diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam pengendalian kualitas rumah MBR,” ujar Heru.
Di sisi lain, masyarakat penerima manfaat bisa memberikan penilaian atas kualitas rumah sebagai evaluasi perbaikan. Hasil laporan masyarakat tersebut dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kepatuhan Bank Penyalur dan Pengembang dalam memastikan rumah layak huni bagi MBR.
“Mengingat bahwa salah satu alasan rumah tidak dihuni karena kondisi rumah yang kurang atau dianggap belum layak huni. Pelaporan dan penilaian tersebut dapat mencakup pemberian informasi mengenai kondisi atau kualitas rumah yang diperoleh,” tandas Komisioner Heru. (nia)