Indonesiainside.id – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq mendorong dunia usaha agar lebih aktif dalam mendukung restorasi ekosistem gambut. Menurutnya, upaya tersebut tidak cukup hanya dilakukan oleh perusahaan sendiri, tetapi harus melibatkan pemberdayaan ribuan desa yang berada di sekitar kawasan konsesi.
Hanif menegaskan bahwa pihaknya menargetkan pengelolaan 2.354 Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG). Dari jumlah tersebut, sekitar 1.450 desa berada di wilayah penyangga konsesi dan membutuhkan dukungan perusahaan.
“Untuk daerah konsesi tadi sekitar 500 ribu (hektare) atau hampir 1 jutaan, itu sudah ada peraturannya. Mungkin mereka tidak tahu persis bagaimana melakukan restorasi, sehingga tadi saya minta dalam waktu segera kita akan lakukan pelatihan tenaga kerja mereka untuk memiliki kompetensi, kemampuan untuk melakukan restorasi,” jelas Hanif dalam Forum Kolaborasi Pemulihan Ekosistem Gambut di Jakarta, Kamis (2/10).
Ia mengingatkan bahwa kewajiban melakukan pemulihan kawasan gambut di wilayah penyangga sejauh lima kilometer dari konsesi sudah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
KLH/BPLH sendiri telah memetakan target restorasi gambut seluas 3,31 juta hektare. Dari jumlah tersebut, 298 ribu ha berada di areal penggunaan lain (APL) untuk intervensi KLH, 897 ribu ha di kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan, 528 ribu ha di wilayah penyangga konsesi, serta 1,58 juta ha di kawasan hutan dan APL yang menjadi kewajiban pemulihan oleh konsesi.
Sementara itu, dari sisi pengembangan desa, terdapat 904 DMPG di wilayah intervensi KLH dan 1.450 desa di wilayah penyangga konsesi, sehingga total 2.354 desa akan diberdayakan dalam program ini.
Hanif menekankan bahwa regulasi terkait restorasi sudah jelas berlaku bagi perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan maupun APL. Oleh karena itu, ia meminta agar setiap perusahaan menunjuk perwakilan khusus untuk mengikuti pelatihan serta berkoordinasi dengan KLH/BPLH.
“Maka yang ada di dalam kawasan hutan, maupun di luar kawasan hutan yang berada di areal konsesi menjadi mandatori kita semua untuk kita lakukan. Untuk itu kami ingin kita berkolaborasi bersama,” tutur Hanif.