Pengamat: RUU PSDN Penting Disahkan sebagai Legitimasi Pelatihan Bela Negara

Oleh: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta – Rancangan Undang Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (RUU PSDN) tengah dibahas DPR bersama pemerintah, salah satu pasal yang menjadi pro kontra adalah persepsi bahwa RUU untuk menerapkan wajib militer, padahal yang diwajibkan adalah program bela negara. Adapun latihan dasar militer masih menjadi pembahasan terkait bagaimana hubungan antara Pelatihan Bela Negara dengan partisipasi menjadi Komponen Cadangan (KomCad). Pasal 4 ayat (1) RUU PSDN menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Pengamat politik internasional, Arya Sandhiyudha menuturkan, pendidikan kewarganegaraan atau bela negara di negara manapun bersifat wajib dan didapatkan di sekolah. Maka itu, ia menilai RUU PSDN penting untuk melegitimasi kewajiban pelatihan bela negara. Hal yang membedakan adalah praktik negara-negara di dunia dalam partisipasi ke Komcad yang variasinya ada empat model: 1. Voluntary daftar komcad; 2. Semua warga wajib komcad; 3. Automatically bbrp kelompok direkrut komcad; Semua jd Kekuatan milisi kalo negara darurat perang.

“Tapi untuk masuk menjadi komponen cadangan (Komcad) itu ada model voluntary seperti Kanada Inggris dan Australia, mesti mendaftar. Itu model pertama,” kata Arya kepada Indonesia Inside, Selasa (27/8).

Tak hanya itu, Arya menilai negara tersebut juga mengoptimalkan teknologinya. Sebab mirip yang ada di banyak film termasuk yang terkini, Angel Has Fallen model ancaman serangan berubah menjadi teknologi tinggi.

“Nah, jangan sampai Kita hendak dilumpuhkan dengan kapabilitas teknologi tinggi, tapi persiapan kita masih untuk perang dengan bambu runcing,” ujarnya.

Arya menjelaskan, model wamil kedua identik dengan dua ciri. Pertama, negara tersebut merasa sangat kecil, dan kedua negara tersebut dalam kondisi ancaman perang tinggi.

“Kita nggak begitu. Jadi memang idealnya masyarakat Indonesia yang sukarela mendaftar untuk dimasukkan Komcad,” kata Arya.

Sementara, model ketiga adalah automatically, yaitu beberapa kelompok yang otomatis dianggap sebagai Komcad. Seperti Jepang dengan resimen mahasiswa (menwa), purnawirawan, petugas pemadam kebakaran (damkar), dan lain-lain.

“Indonesia juga punya kelompok-kelompok serupa yang dapat dianggap setara secara otomatis, tanpa perlu mengikuti ulang pelatihan Komcad,” tuturnya.

Sedangkan model keempat, yaitu ketika negara darurat, semua komponen tersebut menjadi kekuatan milisi yang dapat dimobilisasi. Menurut dia, Indonesia tentu juga akan melaksanakan ini ketika negara dalam kondisi darurat, namun terpenting, kata Arya, kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan, terutama militer.

“Militer sebagai angkatan perang perlu terus ditingkatkan jumlahnya, tapi yang juga lebih penting lagi di zaman kini kesejahteraan untuk keluarga dan mendukungnya dengan persenjataan berteknologi tinggi,” ujarnya. (PS)

Tinggalkan Komentar