Indonesiainside.id, Jakarta – Polemik desa fiktif muncul di tengah permasalahan korupsi sektor desa yang semakin marak. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha, melihat maraknya informasi tentang “desa palsu” itu tidak dibarengi dengan pengusutan oleh pemerintah.
“Alih-alih berupaya menuntaskan permasalahan, sejumlah instansi pemerintah justru saling sanggah perihal desa fiktif. Semua pihak mestinya serius menyelesaikan permasalahan ini,” kata Egi di Jakarta, Ahad (17/11).
Menurut dia, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal desa fiktif seharusnya tidak perlu disanggah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar. Namun yang terjadi malah hujan sanggahan, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun sampai-sampai turut mendukung argumen Abdul Halim tersebut.
Padahal, permasalahan desa fiktif juga perlu ditindaklanjuti mengingat korupsi di desa semakin marak. ICW mencatat, sepanjang 2015–2018 terdapat sedikitnya 252 kasus korupsi anggaran desa. “Jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2015 terdapat 22 kasus, pada 2016 meningkat menjadi 48 kasus, pada 2017 dan 2018 meningkat menjadi 98 dan 96 kasus,” kata dia.
Menurut temuan ICW, modus-modus yang ditemukan cukup beragam. Mulai dari penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap.
Kepala desa yang terjerat kasus korupsi di desa juga semakin banyak. Tercatat sedikitnya 214 kepala desa terjerat kasus korupsi. Perinciannya, 15 kepala desa pada 2015; 61 kepala desa pada 2016; 66 kepala desa pada 2017, dan; 89 kepala desa pada 2018.
“Total pada 2015–2018, negara merugi Rp107,7 miliar akibat korupsi anggaran desa,” kata Egi.
Menurut dia, permasalahan desa fiktif kuat ditengarai melibatkan berbagai lapisan aktor, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, atau pihak lain seperti swasta. Oleh karena itu, BPK dan aparat penegak hukum perlu menelusuri aliran dana terkait permasalahan desa fiktif.
Dia mengatakan, hal penting adalah hasil pemeriksaan harus diumumkan kepada publik luas, tidak boleh ada upaya menutup-nutupi dengan alasan agar tak menimbulkan kegaduhan. Jika desa fiktif benar-benar terbukti, publik akan dirugikan karena dana desa menggunakan anggaran milik publik.
“Semua pihak harus serius menuntaskan polemik desa fiktif. Tak boleh lagi ada silang pendapat atau upaya menutup-nutupi persoalan,” ujar Egi. (AIJ)