Indonesiainside.id – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya menerjemahkan aspirasi dan kecemasan pemuda ke dalam program pemerintah yang konkret dan tepat sasaran. Ia menilai, kondisi pemuda di wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi, pertumbuhan ekonomi rendah, hingga daerah rawan bencana membutuhkan perhatian khusus dari negara.
“Sayang sekali kalau mereka tidak bisa menciptakan sesuatu yang ingin mereka kreasikan, atau passion dan cita-citanya tidak tercapai,” ujar Hetifah kepada Parlementaria saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Rabu (4/2/2026).
Hetifah menolak anggapan bahwa tuntutan pemuda kepada pemerintah merupakan bentuk kemanjaan. Menurutnya, aspirasi tersebut justru mencerminkan realitas yang dihadapi generasi muda saat ini.
“Bukan berarti yang dikemukakan itu bentuk kemanjaan, tapi realita yang memang menjadi situasi yang dihadapi oleh kepemudaan saat ini,” katanya.
Ia menegaskan peran strategis organisasi kepemudaan sebagai jembatan antara pemuda dan pemerintah. Organisasi kepemudaan, kata dia, memiliki fungsi melayani anggotanya melalui penyediaan informasi, pelatihan, peningkatan kapasitas, pendampingan, hingga advokasi.
“Tugas organisasi itu adalah mendengar dan melayani, jangan melihatnya sebagai individu yang sekadar meminta fasilitas,” ujarnya.
Dari hasil pertemuan Komisi X dengan berbagai organisasi kepemudaan, Hetifah mengungkapkan terdapat dua persoalan utama yang menjadi kegelisahan anak muda, yakni akses pendidikan dan ketidakpastian kerja di masa depan.
“Pertama terkait aksesibilitas, terutama pendidikan. Kedua adalah kecemasan terkait realita kebekerjaan,” jelasnya.
Ia menilai, tingginya jenjang pendidikan yang ditempuh pemuda belum tentu menjamin mereka memperoleh pekerjaan atau mampu menciptakan lapangan usaha. Menurutnya, ekosistem ketenagakerjaan saat ini belum sepenuhnya ramah bagi generasi muda.
“Banyak yang sudah mengakses pendidikan tinggi, tapi itu tidak menjadi jaminan mereka mampu bekerja atau menciptakan lapangan usaha,” katanya.
Hetifah juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap berbagai program pemerintah agar benar-benar selaras dengan kebutuhan pemuda di lapangan. Ia mengingatkan, perumusan kebijakan tidak boleh berjalan sendiri tanpa mendengar suara generasi muda.
“Jangan sampai apa yang mereka butuhkan tidak diberikan, dan apa yang dirumuskan pemerintah justru tidak menjawab kebutuhan mereka,” tegasnya.
Ia mengakui perlunya kritik internal di Komisi X DPR RI terhadap kebijakan yang telah berjalan. Menurutnya, hal tersebut penting sebagai bahan perbaikan ke depan.
Terkait upaya mengurangi kecemasan pemuda terhadap masa depan, Hetifah menyebut pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai program, mulai dari beasiswa, pelatihan, permodalan, hingga kewirausahaan. Namun, program-program tersebut masih tersebar di berbagai kementerian dan belum terintegrasi secara optimal.
Ia menilai Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki peran strategis untuk mengonsolidasikan informasi lintas kementerian serta memperkuat fungsi organisasi kepemudaan sebagai saluran aspirasi.
“Ke depan, masukan hari ini diharapkan bisa memperbaiki komunikasi dan memperkuat kanal aspirasi pemuda kepada para pembuat kebijakan,” pungkas Hetifah.