Indonesiainside.id – Proyek pembangunan 2.100 rumah untuk eks pejuang Timor-Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, tengah disorot tajam. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa hasil investigasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian PKP menemukan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan proyek yang ditangani oleh sejumlah BUMN konstruksi besar.
“Kami telah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) dan menemukan sejumlah dugaan kecurangan dalam proses pembangunan rumah bagi eks pejuang Tim-tim di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT),” ujar Ara di Jakarta, dikutip Selasa (15/4).
Proyek perumahan ini melibatkan kontraktor dari BUMN ternama seperti PT Brantas Abipraya, PT Adhi Karya, dan PT Nindya Karya. Namun hasil temuan Itjen menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pembangunan di lapangan dengan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan.
Ara menekankan bahwa proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk penghormatan negara terhadap jasa para pejuang.
“Kita harus memberikan perumahan yang layak dan berkualitas bagus untuk pejuang eks Timor-Timur, di mana Presiden RI Prabowo Subianto pernah juga berjuang di NTT dan ada 2.100 unit yang akan diserahkan tepatnya di Kabupaten Kupang, di Provinsi NTT,” tegasnya.
Dalam upaya menindaklanjuti temuan tersebut, Ara langsung melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan para perwakilan dari ketiga BUMN pelaksana. Ia menuntut agar kualitas rumah segera diperbaiki agar layak huni.
Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman merinci bahwa pihaknya bekerja secara profesional dan melibatkan tim ahli dari Universitas Nusa Cendana. Hasil temuan menunjukkan bahwa kedalaman fondasi rumah jauh di bawah standar.
“Dari gambar kerja atau shop drawing, seharusnya pondasi kedalamannya 90 sampai 170 centimeter. Tapi kenyataannya dari video, dari foto yang Kementerian PKP dapatkan, itu hanya sekitar 30 sampai 40 centimeter itu dari beton,” ungkap Heri.
Ia juga menambahkan bahwa pemadatan tanah yang dilakukan Ditjen Cipta Karya tidak maksimal, yang berpotensi menyebabkan kerusakan struktural. Sebagai bentuk keseriusan, Heri menyebutkan bahwa pihaknya telah menyerahkan kasus ini ke aparat hukum.
“Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah mempunyai program SEKOP atau Serahkan Kasus Korupsi. Dan pada tanggal 20 Maret 2025 lalu, kasus rumah untuk eks perjuang Tim-Tim telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan proses penegakan hukum,” kata Heri.
Menanggapi hal ini, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, yang akrab disapa Tiko, menyatakan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. “Tiga BUMN yakni PT Brantas Abipraya, PT Nindya Karya, dan PT Adhi Karya akan memperbaiki dan membangun dinding pembatas tanah. Sehingga dalam serah terima akhir kondisinya baik dan layak huni bagi eks pejuang Timor-Timur,” ujar Tiko.